Tak Indahkan Tuntutan Massa Aksi, Kapolres Majalengka Terkesan Elitis dan Jauh dari Kata Mengayomi

Majalengka, Pustakawarta.com - Tragedi yang menimpa almarhum Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025, menjadi titik balik bagi gerakan mahasiswa di Kabupaten Majalengka.

Affan, yang diduga meninggal dunia akibat tindakan represif aparat kepolisian terhadap masa aksi, mempertegas adanya kegagalan dalam pengelolaan kekuasaan dan penegakan hukum di tubuh kepolisian.

Menanggapi peristiwa tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Majalengka mengecam keras tindakan aparat kepolisian yang dinilai tidak mengayomi masyarakat, melainkan semakin menindas.

Ketua Cabang PMII Majalengka, Deni Ahmad Gozali, dalam konferensi pers yang digelar di kantor sekretariat PMII Majalengka, menyampaikan bahwa peristiwa tersebut bukan hanya menambah panjang daftar tragedi yang melibatkan kepolisian, tetapi juga mencerminkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam penanganan demonstrasi.

"Kami kehilangan seorang sahabat, Affan, karena kekerasan yang tidak seharusnya terjadi. Ini bukan hanya soal satu orang, tetapi soal bagaimana negara dan aparat yang seharusnya melindungi, malah menjadi pelaku kekerasan. Kami menuntut pertanggungjawaban," ujar Deni dengan nada penuh emosi, sembari menunjukkan foto almarhum Affan yang menjadi simbol perjuangan mereka.

Aksi PMII Majalengka dan Lima Tuntutan Utama

Aksi yang digelar pada 29 Agustus dengan dihadiri puluhan massa, menyuarakan lima tuntutan utama kepada Polres Majalengka dan aparat kepolisian agar lebih profesional dalam menghadapi dinamika sosial serta memberikan sikap keadilan bagi para korban tindakan represif.

Lima Tuntutan PMII Majalengka

1. Kawal tuntas proses penegakan hukum, sesuai dengan prinsip hukum positif yang berlaku.

2. Mendesak untuk segera mencopot kapolri dari jabatannya

3. Mendesak untuk segera mencopot kapolda metro jaya tanpa syarat

4. Mendesak polres majalengka untuk tidak melakukan tindakan refresifitas terhadap masyarakat 

5. Dan mendesak polres majalengka untuk senatiasa bersikap mengayomi masyarakat

Kritik Tajam Terhadap Respons Kapolres Majalengka

Namun, respons yang diterima dari Polres Majalengka, khususnya Kapolres yang baru menjabat, justru dinilai jauh dari harapan masyarakat.

Deni menilai sikap Kapolres elitis, acuh dan seakan tidak mengayomi rakyat.

"Saya ingin menegaskan, ini masalah moral. Ketika kami datang dengan tuntutan yang jelas, Polres seharusnya memberi tanggapan yang manusiawi," ujar Deni.

Namun yang terjadi malah sebaliknya. Kapolres Majalengka terlambat menemui massa aksi. Bahkan, meskipun masa aksi menyampaikan tuntutan dan menawarkan kesepakatan moral, Kapolres menolak menandatangani dengan alasan, "Itu bukan kewenangan kami, kewenangannya Presiden."

"Padahal, kami hanya ingin membuat kesepakatan moral atas meninggalnya sahabat kami, Affan, akibat kedzaliman Polri. Kapolri sebagai pimpinan tertinggi seharusnya bertanggung jawab, salah satunya dengan mundur atau dicopot," kata Deni.

Kapolres, menurut Deni, tetap menjawab normatif dengan mengatakan, "Itu bukan kewenangan kami." Ketika mereka bertanya apakah Kapolres mendukung masyarakat atau institusi kepolisian, pertanyaan itu diabaikan dan dialihkan.

"Kami paham Polres tidak punya kewenangan mencopot Kapolri, tapi sekali lagi, yang kami tuntut hanya kesepakatan moral. Kemanusiaan harus dijunjung tinggi, dan Kapolri layak dicopot karena gagal menjalankan tugasnya dengan baik," tegas deni. 

Atas respon tersebut Deni menilai pengabaian terhadap tuntutan ini merupakan sinyal buruk mengenai sikap kepolisian yang semakin elitis dan jauh dari prinsip dasar tugas mereka sebagai pelindung masyarakat.

"Aparat kepolisian itu bukan milik segelintir orang, mereka adalah milik rakyat. Mereka dilatih untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan untuk menekan suara mereka yang berjuang demi keadilan. Ini yang membuat kami kecewa," tambah Deni dengan tegas.

Dalam konferensi pers tersebut, Deni juga menegaskan bahwa meskipun aksi mereka belum membuahkan hasil yang diinginkan, mereka tidak akan berhenti memperjuangkan hak-hak rakyat Majalengka.

"Kami sadar, perjuangan ini bukanlah perjuangan yang mudah. Namun, ini adalah jalan yang harus kami tempuh demi memastikan bahwa hak-hak masyarakat dihargai dan dijaga oleh negara."

PMII Majalengka berencana mengadakan aksi yang lebih besar, melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umum.

Mereka ingin memastikan bahwa suara rakyat didengar dan kepolisian kembali pada tugas utama mereka untuk mengayomi masyarakat, bukan menindasnya.

"Kami sudah berencana untuk mengadakan aksi lanjutan yang lebih besar. Kali ini, kami tidak hanya akan bergerak sendiri, tapi kami akan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu. Kami ingin menunjukkan bahwa kekuatan rakyat lebih besar daripada kekuasaan yang bersifat represif," kata Deni kepada pustakawarta. 

PMII Majalengka menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat dan mendorong reformasi yang lebih menyeluruh dalam tubuh kepolisian.

"Tuntutan kami bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa tragedi seperti yang menimpa Affan Kurniawan tidak terjadi lagi, dan bahwa institusi kepolisian kembali berfungsi sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu untuk melindungi, mengayomi dan melayani rakyat," ujar Deni menutup konferensi pers.

Meskipun berada di tengah tantangan yang berat, berjanji untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat, bahkan jika itu harus melalui jalan aksi massa yang lebih mantap.

Mereka yakin bahwa dengan dukungan masyarakat, suara mereka akan didengar oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Kami tidak akan diam. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak kami, hak-hak masyarakat Majalengka. Ini adalah jalan kami dan kami akan menempuhnya sampkeyakinan" ujar Deni, penuh keyakinan. (Jilly Ortega)